BANGKO –  Wakil Bupati Merangin, Mashuri menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Merangin, terhadap pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Merangin tahun 2020.
 
Pada rapat paripurna terbuka DPRD Merangin, Kamis (1/7), secara gamblang wabup satu persatu menjawab pertanyaan fraksi-fraksi yang dilontarkan pada rapat paripurna terbuka sebelumnya.
 
‘’Terkait masalah aset, kita terus mendorong dilakukannya pembenahan. Penelusuran asset itu terus berjalan ke instansi-instansi dan sekolah-sekolah yang kepemilikan dokumen assetnya belum tuntas,’’ kata Mashuri.
 
Diakui wabup, memang penyelusuran asset itu agak lamban perjalanan, karena yang diminta dokumen-dokumen pendukung tahun 2003. Pada saat itu jelas wabup, penataan asset secara administrasi belum tertata dengan baik.
 
‘’Yang paling banyak asset-aset itu di sekolah-sekolah, dimana kepala sekolah selain dibebani dengan pembelajaran, juga administrasi asset. Ketika itu mungkin ada kelalaian, tapi ini akan terus kita telusuri,’’ ujarnya.

Sementara itu terkait lambannya pencairan dana, Kepala DPKAD Merangin, Fajarman saat dikonfirmasi menjelaskan, kendala yang dihadapi adanya aturan perubahan dari aplikasi Simda ke SIPD.

‘’Namun karena SIPD belum normal betul, kemudian diperbolehkan melakukan pencairan menggunakan aplikasi Simda. Tapi untuk laporan dari dana yang dicairkan, tetap harus menggunakan aplikasi SIPD,’’ kata Fajarman. 


Penulis: */
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments