SAROLANGUN - Pembangunan rumah susun (rusun) bagi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, menghabiskan dana sebesar Rp 18 miliar.

Bupati Sarolangun Cek Endra mengatakan, bahwa rumah susun itu merupakan bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut dia, setelah proses panjang pengajuan, baru di tahun 2020-2021 Kabupaten Sarolangun mendapat jatah dari Kementerian PUPR.

"Dua tahun anggaran dan kita melihat luar biasa kondisinya. Ini tujuannya untuk membantu pegawai yang susah mencari rumah. Mereka bisa menginap di sini," ujar CE usai meninjau rumah susun, Selasa (21/9).

Dikatakannya, nanti setelah difungsikan, pegawai yang menghuni rumah susun itu, akan dikenakan tarif retribusi untuk pemeliharaan.

Bangunan tiga lantai itu, nantinya dapat menampung sekitar 88 orang dengan total ruangan 44 kamar. "Fasilitas lumayan bagus, mungkin setarap hotel dan kami dari Pemda akan menambah kelengkapan untuk kenyamanan," katanya.

CE mengatakan, sebelum difungsikan pihaknya akan terlebih dahulu membentuk badan pengelola untuk menambah kenyamanan bagi penghuni rusun tersebut.

"Nanti akan kita tambah fasilitas AC termasuk badan pengelola dan keamanan. Kami ingin ini dirawat dengan baik, agar pegawai yang tinggal di sini nanti nyaman," ungkapnya.

Menurutnya, tahun ini pihaknya akan berupaya memfungsikan bangunan tersebut. Saat ini tinggal membentuk badan pengelola, aturan, keamanan dan tenaga kebersihan. "Mungkin akan dikelola Dinas Perkim," katanya lagi.

Ke depan, CE mengaku retribusi yang akan ditetapkan oleh pihaknya berkisar Rp 350 ribu. Nilai ini dipastikan lebih murah dibanding lainnya.

"Tidak ada syarat yang terlalu ketat dan mungkin hanya memenuhi tata tertib tinggal di sini, lalu bayar," pungkasnya.


Penulis: Mario Dwi Kurnia
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments