MUARATEBO - Puluhan aparat desa asal Tebo tertahan di Jakarta. Dari sebanyak 180-an yang mengikuti studi banding dan plesiran ke Jakarta dan Jawa Barat, hanya sekitar separo yang pulang. Sisanya tertahan karena kendala penerbangan. Informasi yang didapat Metro Jambi,  jalan-jalan para kades dan aparat desanya di masa pandemi Covid-19 ini sudah diminta tunda sejak awal. Namun, kegiatan yang melibatkan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) ini tetap berlanjut. Awalnya, perjalanan dijadwal ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Namun, karena terkendala masalah penerbangan, perjalanan ke Lombok dibatalkan.  Akhirnya, para aparat desa itu melakukan workshop di Jakarta dan jalan-jalan berbungkus studi banding ke Bandung. “Kita tidak bisa melarang karena anggaran dari mereka sendiri,” ujar Kepala Dinas PMD Tebo Nafri Junaidi yang dikonfirmasi Senin (4/10). Nafri membantah tudingan pihaknya yang menggelar dan berinisiatif melaksanakan acara tersebut.  Katanya, acara studi banding tersebut diselenggarakan oleh Apdesi Kabupaten Tebo bekerjasama dengan Apdesi pusat.  “Sepenuhnya kegiatan diselenggarakan oleh Apdesi,” elaknya. Apakah mendapat izin dari Dinas PMD? Nafri mengaku tidak memiliki wewenang memberikan izin atau melarang. Katanya, pihaknya hanya berkoordinasi. Dia juga menepis tudingan melakukan pembiaran. Sebab, kata dia, kegiatan itu sudah sesuai aturan dan para peserta juga menerapkan protokol kesehatan.  Menurut dia, para kades sudah jauh-jauh hari menyiapkan anggaran untuk acara ini yang diambil dari dana desa. Untuk satu orang peserta dianggarkan Rp 10 juta. Dengan 180 peserta dari 107 desa di Tebo, maka anggarannya mencapai Rp 1,8 miliar. Nafri mengetahui bahwa kegiatan yang direncanakan ke Lombok akhirnya dialihkan ke Jakarta dan Bandung karena terkendala penerbangan. Nah, saat kepulangan, lanjut dia, kembali terjadi kendala penerbangan. “Sehingga, hari ini (Senin, 4/10) hanya setengah dari jumlah yang berangkat bisa terbang kembali ke Jambi. Sisanya harus menunggu penerbangan berikutnya atau menggunakan transportasi darat,” ujarnya tanpa merinci bentuk kendalanya. Wakil Ketua DPRD Tebo Syamsurizal menyayangkan kegiatan aparat desa tersebut. Saat rapat antara Dinas PMD dengan Komisi I beberapa waktu lalu, kata dia, Dewan sudah meminta agar kegiatan itu ditunda. Kenyataanya, lanjut politisi yang biasa disapa Iday ini, kegiatan tersebut berlanjut. Iday meyakini kegiatan tersebut atas izin Dinas PMD Tebo. Apdesi, menurut dia, hanyalah tameng  agar tidak terkesan sebagai kegiatan Dinas PMD. Untuk itu, DPRD akan memanggil Dinas PMD Tebo dan pihak-pihak terkait lainnya. “Apdesi itu cuma tameng bae. Saya dapat undangannya. EO itu yang melaksanakan. Dinas PMD takut diserang, makanya gunakan Apdesi. Kita ini tahulah. Tanggal 12 Oktober ini mereka akan kita panggil,” tandas politisi Demokrat ini.

Penulis: SuciEditor: Ikbal Ferdiyal/mrj

TAGS:

comments