JAMBI - Kinerja dua panitia khusus bentukan DPRD Provinsi Jambi untuk menuntaskan masalah konflik lahan dan kerja sama aset dipertanyakan. Setelah menggebrak beberapa pekan lalu, suara dan aktivitas pansus ini mulai senyap.

Aktivis LSM Sembilan Jamhuri menilai pansus tidak terencana. Dia mencontohkan soal wacana yang dilontarkan Pansus Konflik Agraria yang akan menyelesaikan soal konflik lahan di Jambi dalam waktu enam bulan.

“Dengan limit waktu enam bulan, mustahil konflik lahan di Jambi dapat diselesaikan. Jangan menimbulkan pemikiran masyarakat bahwa Dewan mencari panggung,” sebutnya.

Dia juga menilai pansus tidak terbuka dalam menangani kasus-kasus yang disoal. “Mestinya Dewan terbuka walau ada bagian yang memang tidak bisa diumumkan. Setidaknya ada hak publik dalam hal ini yang harus dipenuhi,” bebernya.

Dia juga menyorot Pansus BOT yang dinilainya belum menunjukkan kemajuan. Dia berharap Dewan dapat mengatasi kejelasan aset Pemprov, seperti masalah aset yang dulu dipakai STIE Ikabama.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto enggan menanggap serius tudingan miring itu. Menurut dia, dalam waktu dekat Pansus akan menggelar focused group discussion (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun dengan para pakar dan aktivis NGO. “Pansus tetap bekerja,” ujarnya.

Sekretaris Pansus BOT Akmaludin menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami masalah aset dengan melibatkan pakar hukum tata negara dan hukum bisnis.

“FGD ini nantinya akan melibatkan beberapa narasumber dari berbagai pakar hukum. Dari sini kita dapat melihat statusnya seperti apa,” ujarnya, Senin (4/10). “Kita masih menunggu jadwal. Kita akan fokus empat itu,” pungkasnya.

Sementara itu Sekretaris Pansus Konflik Lahan Ivan Wirata menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyusun roadmap pansus. “Banyak item yang harus dilengkapi,” ujar dia.

Diakuinya, Pansus  sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Komisi IV DPR RI. Kini, kata dia, hasil kunjungan dan diskusi serta data dari berbagai pihak sedang dirangkum untuk menentukan skala prioritas.

“Kita akan memaksimalkan kerja pansus selama enam bulan ini. Kesannya memang cukup singkat, namun dalam waktu singkat ini kita akan berupaya menyusun roadmap penyelesaian konflik lahan di Provinsi Jambi,” sebutnya.

Dua Pansus DPRD terbentuk pada 30 Agustus 2021 yang didorong oleh maraknya masalah kerja sama pengelolaan aset Pemprov Jambi dan konflik lahan. Aset-aset yang disorot itu adalah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yakni Pasar Angsoduo, WTC Batanghari, Hotel Ratu, dan Jambi Bisnis Center.

Sedangkan konflik lahan terjadi antara masyarakat dengan sejumlah perusahaan HTI dan perkebunan.


Penulis: Pratiwi Resti Amalia
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments