BANGKO - Ketua DPRD dan Pemkab Merangin menjadi bulan-bulanan sekelompok orang yang diduga “mafia” perkebunan di daerah itu. Disinyalir menguasai lahan seribu hektare lebih, sekelompok orang membuka perkebunan tanpa izin, bahkan tanpa badan usaha.

Aktivitas “mafia” perkebunan ini terkuak dari pengaduan masyarakat ke DPRD Merangin. Ketua DPRD Herman Effendi pun langsung mengecek ke lokasi kantor para pencari lahan itu di Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas, Kamis (7/10) lalu.

Namun ia tidak disambut baik. DPRD kemudian memanggil para pihak yang diduga terlibat pembukaan perkebunan tanpa izin itu untuk datang ke Gedung DPRD di Bangko pada Senin (11/10). Namun, mereka mangkir.

Pantauan Jurnaljambi.co –media partner Metro Jambi--, rapat kemudian digelar anatara anggota DPRD, dinas terkait, camat, kepala desa, dan sejumlah warga. Terungkap, tidak satu pun aparat pemerintah memiliki dokumen legal kegiatan pembukaan perkebunan oleh sekelompok orang tersebut.

Sehingga, tidak diketahui apakah mereka memakai badan hukum PT, CV, KUD atau perorangan. Baik kepala dusun, ketua RT, kepala desa bahkan camat tidak memiliki akses untuk mendapatkan data tentang aktivitas mereka.

“Kami datang ke lokasi perusahaan ditolak. Kami tidak punya data yang rinci soal aktivitas perkebunan itu. Jadi kami belum bisa memberikan keterangan lebih jauh,” ujar  Camat Tabir Lintas Aguswanto di hadapan Dewan.

Kabid Perkebunan Dinas Peternakan dan Perkebunan Merangin Yulian Raya mengaku baru mendapat data pembelian lahan seluas 85 hektare. “Itu pun yang punya tujuh orang. Belum tahu apakah mereka punya izin atau tidak,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Merangin memastikan belum pernah melihat berkas legal aktivitas para pencari lahan tersebut. “Sampai sekarang, saya belum memegang izinnya,” sebut Suherman.

Merasa jadi bulan-bulanan, Ketua DPRD Merangin Herman Effendi benar-benar geram dengan aktivitas sekelompok orang tersebut. “Kita akan bentuk tim dan turun langsung ke lapangan bersama TNI, Polri dan OPD,” ujarnya.

Herman tersinggung sejak turun langsung ke lokasi basecamp para pencari lahan itu pada Kamis pekan lalu. Waktu itu, dia baru mendapat laporan ada aktivitas pembelian lahan perkebunan yang mencapai ribuan hektar dan berpotensi memicu konflik. 

Ada sekelompok investor yang diduga masuk ke Tambang Baru untuk menguasai lahan, namun menghindar mengurus izin. Dari Tambang Baru, mereka meluaskan penguasaaan ke Desa Lubuk Napal, Lubuk Bumbun, Rantau Limau Manis, Mekar Limau Manis, Tanjung Ilir dan Bungo Antoi.

Warga curiga melihat kantor dan basecamp perusahaan di Tambang Baru yang begitu lengkap. Saat Fendi turun ke lokasi, semua sudut basecamp dipasangi CCTV. Dua alat berat dan sejumlah kendaraan operasional para pekerja terparkir di halaman kantor. Tidak ada merek lembaga atau badan usaha.

Melihat lengkapnya peralataan di situ, kuat dugaan ada investor besar di belakang orang-orang yang gencar mencari lahan tersebut. 

Warga juga mengaku resah karena seringkali setelah membeli lahan kelompok orang tersebut langsung memasang portal. “Kasihan masyarakat yang punya lahan di tengah. Selain tidak bisa masuk, mereka juga diintimidasi. Ada yang terpaksa jual murah,” sebut warga dalam laporannya ke Ketua DPRD.

Namun, saat tiba di kantor itu, seluruh pekerja bersikap cuek dan bungkam saat ditanya Fendi. “Waktu sampai di areal kantor, pintu gerbang setinggi tiga meter tertutup rapat. Dari luar kita tidak bisa melihat kegiatan apa pun di dalam. Terpaksa pintu kita gedor dulu,” ujar Fendi.

Setelah pintu dibuka, meski menyebut dirinya Ketua DPRD Merangin, karyawan tetap cuek. “Tidak ada yang menyambut kita. Saya clingak-clinguk kebingungan. Dengan siapa saya mau bertanya. Kita dicuekin,” tambahnya.

Rombongan juga tidak dipersilahan masuk kantor. Saat ditanya apakah pekerja itu bekerja pada PT, CV atau apa, mereka menjawab tidak tau.  Para karyawan melarang staf DPRD dan media mengambil foto dokumentasi.

Fendi  pun naik pitam. Dia lalu menghardik para karyawan dan mengancam akan menutup kantor tersebut. Barulah, salah seorang karyawan berinisiatif membukakan pintu kantor dan mempersilahkan masuk.

Karena dicueki, Ketua DPRD lalu menelepon Bupati Merangin Mashuri. Seperti Fendi, Mashuri yang tiba di kantor itu pun dicueki.

Tidak sedikit pun informasi didapat Bupati dari karyawan di situ. “Kalau begini, kita minta kepolisian untuk pasang police line di sini. Kita tutup kantor ini,” ujar Mashuri. DPRD dan Pemkab sedang melacak siapa pemain besar di balik para pencari lahan tersebut.

 

Modus Hindari Pajak

DPRD Merangin meminta aparat penegak hukum memantau dan menindak para pengusaha perkebunan yang beraktivitas ala mafia di Kecamatan Tabir Lintas. Wakil Ketua DPRD Merangin Zaidan Ismail menilai, ada modus menghindari pajak dan biaya perizinan.

“Luas lahan mereka sudah mencapai seribuan hektare. Kalau dihitung, pajak dari NJOP (nilai jual objek pajak) saja bisa miliaran rupiah. Belum lagi BPHTB dan biaya perizinan. Jelas, ini ada upaya menghindar dari pajak dan perizinan,” ujar Zaidan.

Ketua DPRD  Herman Effendy menegaskan, pemerintah tidak melarang siapa pun membuka usaha perkebunan di Merangin. Namun, sebagai negara hukum, maka jenis usaha apapun harus patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Investor perkebunan, kata dia, harus mengurus izin, seperti hak guna usaha (HGU),  hak guna bangunan (HGB) dan lainnya. Bukan seenaknya saja nyelonong tanpa permisi.

“Sudahlah tidak melapor, warga resah, kades tidak tahu, camat juga tidak punya akses, saya dan Pak Bupati datang pun dicuekin. Daerah mana di negeri ini yang mau menerima investor seperti ini? Jelas ini melanggar hukum,” tegasnya.


Penulis: jj/mrj
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments