MUARATEBO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo, tengah menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk direksi BUMD Tebo tentang wajib menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tebo, Helmi, menyebutkan, saat ini aturan tersebut sedang digodok.

Pihaknya juga masih berkoordinasi dengan KPK untuk tindak lanjutnya. "Kita masih terus berkoordinasi dengan KPK terkait rencana itu," ujarnya, Kamis (21/10/2021).

Menurutnya, setelah aturan dalam Perbup serta kelengkapan administrasi selesai, kemudian aturan akan segera diterapkan. "Setelah finish penggodokan aturan di Perbup nanti, secepatnya akan kita terapkan," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tebo, Syamsu Rizal, sangat mendukung rencana tersebut. Menurutnya hal itu bukti adanya keseriusan pemerintah untuk mencegah tindakan memperkaya diri.

"Dari situ bisa diketahui, kekayaan yang meningkat secara tidak wajar," ujarnya.

Dikatakannya, jika aturan tersebut selesai, artinya untuk kepengurusan yang akan datang LHKPN ini baru bisa dilakukan. "Karena kepengurusan saat ini, akan habis dalam waktu dekat," katanya.


Penulis: Suci
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments