MUARASABAK - Pengurusan atau pendaftaran izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) Kabupaten Tanjungnabung Timur (Tanjabtim) saat ini sudah melalui Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) atau Pendekatan Berbasis Risiko.

Hanya saja, belum semua izin usaha bisa diakomodir oleh OSS. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian turunannya ke PP Nomor 05 Tahun 2021 tentang jenis usaha yang diatur dan menjadi kewenangan pusat, provinsi mau kabupaten/kota.

Kepala DPMPTST Kabupaten Tanjabtim Muhammad Edward, melalui Kabid Pelayanan, Livia Zulfina mengatakan, bahwa ada beberapa jenis usaha yang belum diatur dalam PP tersebut, termasuk lah izin pangkalan gas LPG dan penjualan eceran BBM.

"Karena Dua jenis itu belum diatur di PP tersebut, sehingga di sistem OSS itu pun belum terakomodir dan belum bisa dilanjutkan, jadi kita masih menunggu aturan dari pusat," kata Livia, Rabu (10/11).

Sampai saat ini ada sekitar di atas enam pelaku usaha yang telah datang ke kantor DPMPTST Kabupaten Tanjabtim untuk mengajukan izin. Akan tetapi kepada pelaku usaha tetap diberikan penjelasan, karena didalam di peraturan belum diatur, baik itu itu kewenangan siapa, syaratnya seperti apa maupun tingkat resikonya bagaimana.

"Alhamdulillah setelah diberikan penjelasan para pelaku usaha itu memahami. Kami juga terus berkoordinasi dan menyampaikan dengan provinsi terkait Dua izin usaha itu, agar bisa ditindaklanjuti," jelasnya.

Livia juga menyampaikan, sebelumnya pengajuan dan pendaftaran Dua usaha tersebut dilakukan secara manual. Tapi sekarang semua perizinannya sudah melalui OSS, sehingga usaha yang tidak masuk dalam sistem tidak bisa dikeluarkan izinnya.

"Di OSS ini semua perlakuannya sama di seluruh Indonesia. Jadi seluruh pelaku untuk Dua usaha itu sampai sekarang belum bisa mengajukan izin," terangnya.

Saat ini juga pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat akan segera menyusun soal Dua izin tersebut. Namun belum tahun kapan akan terealisasi, karena pemetaannya bukan hanya usaha pangkalan gas dan eceran BBM saja, yakni lebih kurang 300 kode baku yang harus diatur.

"Jadi BKPM ini yang menyampaikan ke kami kalau Dua usaha tersebut belum diatur dalam OSS. Jadi kita menunggu pihak BKPM menyusun regulasi atau aturannya," tutupnya.


Penulis: Nanang
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments