JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi untuk memenuhi ketentuan modal inti BPD.

"Regulasi yang di sepakati untuk penyertaan modal kepada BPD Jambi yakni membuat Perda," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Senin (22/11).

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang konsolidasi bank umum, sampai dengan 31 Desember 2024 BPD harus memiliki modal inti sebesar Rp 3 triliun. Jika syarat tersebut tidak dapat di penuhi maka status BPD dapat diturunkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau dilebur menjadi Koperasi Unit Bersama (KUB).

Sampai dengan saat ini modal inti BPD Jambi sebesar Rp 1,7 triliun. Artinya masih terdapat kekurangan sebesar Rp 1,4 triliun untuk memenuhi ketentuan modal inti BPD.

"Ada beberapa solusi yang ditawarkan, pertama apakah deviden dari BPD Jambi sebesar Rp300 miliar dimasukkan kembali sebagai penyertaan modal dan pemerintah daerah menambah kekurangan penyertaan modal atau dengan skema lainnya," kata Sudirman.

Dalam Perda yang di rancang Pemerintah Provinsi Jambi tersebut terdapat kewajiban dari masing-masing daerah untuk memenuhi penyertaan modal kepada BPD Jambi.

Melihat kemampuan BPD Jambi hingga Desember 2024 dan jumlah modal inti BPD Jambi saat ini, Pemerintah Provinsi Jambi di targetkan melakukan penyertaan modal kepada BPD Jambi sebesar Rp 254 miliar.

Kemudian Pemerintah Kabupaten dan kota lainnya jumlahnya cukup bervariasi, diantaranya Kota Sungai Penuh, Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Tanjab Barat dan Kabupaten Merangin, masing-masing daerah ditargetkan melakukan penyertaan modal sebesar Rp 54 miliar. Selanjutnya Kabupaten Tanjab Timur Rp 60 miliar, Tebo Rp 46 miliar, Bungo Rp 48 miliar dan Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp 53 miliar.

Sudirman menjelaskan Pemerintah Daerah cukup kesulitan memenuhi modal inti di BPD karena ter-dampak pandemi Covid-19. Dimana telah dilakukan recofusing anggaran di masa pandemi Covid-19 untuk percepatan penanganan Covid-19.

"Selain itu Pemprov Jambi berharap BPD Jambi memiliki langkah bisnis kongkrit yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga menjadi harapan BUMD bisa menghasilkan deviden yang lebih besar," kata Sudirman.


Penulis: Antara
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments