JAMBI - Direktur PT Bareksa Anugrah Sejahtera (BAS), Rudy Salim, terdakwa kasus perpajakan kembali dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jambi, Selasa (30/11). Sidang yang diketuai oleh Alex Purba masih mengagendakan pemeriksaan saksi.

Salah satunya adalah Firmansyah dari PT BGA. Dia ditanya oleh ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi soal siapa yang menandatangani faktur pajak PT BAS. "Seluruh faktur pajak ditandatangani oleh Rudi Salim,” terang Firmansyah.

Mendengar keterangan itu, Rudy Bangun penasehat hukum terdakwa Rudy Salim, meminta penuntut umum membuka bukti dan menunjukkan faktur pajak sepanjang 2016 hingga 2017.

Setelah diperlihatkan ternyata tidak semua faktur pajak ditandatangani terdakwa, karena ada tandatangan atas nama M Ardian Sri Hartono. “Apakah seluruhnya ditandatangani oleh terdakwa Rudy Salim,” tanya penasehat hukum. “Sebagian ada yang ditandatangani Rudy Salim dan M Ardian Sri Hartono,” jawab saksi.

Penasehat hukum Rudy melanjutkan pertanyaannya, karena menurutnya terdakwa pernah mendapat surat pengampunan pajak. Saat ditanyakan hal ini, saksi mengaku tidak mengetahui. “Tidak tahu dan tidak pernah diberitahukan (PPNS),” jawab saksi.

Selanjutnya, penasehat hukum mempertanyakan kedatangan Rudi Salim dan saksi Suwarni ke kantor PT BGA yang berada di Jakarta. Menurut Rudy Bangun, mereka bertemu dengan saksi Firmansyah. Namun pada kunjungan kedua, Suwarni datang sendiri.

"Apakah benar Suwarni datang seorang diri untuk meminta pembayaran dari PT BGA. Apakah Suwarni pernah berjanji akan melunasi utang pajak, sehinga PT BGA membayar sisa tagihan kepada PT BAS?," tanya Rudy Bangun lagi.

Menurut Firmanasyah, saat itu Suwarni meminta sisa pembayaran dari kontrak PT BAS dengan PT BGA. "Namun, pembayaran itu tidak dapat dilakukan karena sudah ada penggilan dari PPNS Pajak,” jawabnya.

Saksi berikutnya Dodi Fernandez, dari konsultan pajak. Saksi pernah menangani pajak PT BAS, dia menerangkan jika Rudy Salim datang menemuinya dalam kondisi PPN sudah dibayarkan. Hanya saja, total keseluruhan yang ditagihkan, saksi mengaku tidak tahu.

Dodi hanya mengetahui jumlah yang dibayarkan. Dia juga mengetahui ada surat tax amnesty atau pengampunan pajak untuk Rudi Salim, bukan atas nama PT BAS.

Usai persidangan, Rudy Bangun menegaskan bahwa konsultan pajak Dodi Fernandez, sudah melihat pembayaran pajak. "Konsultan pajak kan sudah mengakui bahwa ada melihat pembayaran pajak pada tahun 2016 dan 2017 yang dibayarkan oleh terdakwa," katanya.

Kata dia konsultan pajak juga mengetahui adanya pengampunan pajak oleh menteri keuangan melalui Kanwil Dirjen pajak Sumatra Barat dan Jambi atas nama terdakwa.

"Ahli bernama Reginaldi ada menyebutkan bahwa dia mengetahui adanya pengampunan pajak atas nama terdakwa untuk tahun 2016-2017. Dalam kesaksiannya itu, yang menanggung wajib pajak itu pengurus, seperti Suwarni, M. Ardian Srihartono dan Fandi. Jadi yang harus bayar semua yang ada dalam pengurusan perusahaan bukan seorang saja," tutupnya.


Penulis: Ria
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments