JAMBI - Paut Syakarin, terdakwa kasus suap pengesahaan RAPBD 2017 Provinsi Jambi Rp 2,3 miliar tak mampu berkelit saat dicecar hakim Pengadilan Tipikor Jambi, Rabu (1/12). Sempat menolak disebut menyuap anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Paut akhirnya menyerah.

Paut yang diperiksa secara virtual. Awalnya dia mengaku tidak mengetahui kalau uang yang ia berikan itu untuk ketok palu pengesahan APBD Provinsi Jambi. Menurutnya, uang yang diserahkan kepada Dody Irawan, Kadis PUPR Provinsi Jambi kala itu, adalah pinjaman.

Namun upaya Paut tak berhasil mengelabui hakim. Majelis hakim yang dipimpin Syafrizal terus menggali keterangan Paut yang duduk sebagai terdakwa. “Saudara terdakwa jujur saja,” kata hakim adhoc Bernard Panjaitan.

“Pengalaman saya dulu, sudah biasa jika kontraktor memberikan uang. Namun, saya mau tahu, apa tujuan terdakwa memberikan uang dalam jumlah besar, sekitar Rp 2,3 miliar untuk anggota DPRD,” tanya Bernard.

Paut mengaku terpaksa. Namun jawaban itu tidak membuat hakim puas. Sebab, Paut Syakarin dan anggota Komisi III Effendi Hatta dan Zainal Abidin, serta Dody Irawan sudah sejak lama saling kenal.

“Saya tegaskan lagi, tujuan memberikan uang Rp 2,3 miliar apa? Supaya diberikan pekerjaan? Kalau Saudara tidak memberikan uang ini, apakah Saudara dikasih pekerjaan? Atau kalau Saudara tidak kasih uang, apakah Saudara tetap dapat proyek?” cecar Bernard.

Paut yang berada di gedung KPK menjawab singkat. “Pasti tidak dapat (proyek),” katanya.

Menurut Paut, Dody Irawan saat meminjam uang tidak langsung menyebutkan proyek apa yang akan dikerjakan oleh perusahaan miliknya. Namun, uangnya akan diganti dengan pekerjaan di Dinas PUPR.

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut Paut Syakarin menyuruh Hasanuddin mengikuti lelang pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Jambi pada 2017 menggunakan PT Giant Eka Sakti.

Perusahaan tersebut mendapat dua paket pekerjaan sebagai kompensasi uang ketok palu. Antara lain, pembangunan jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan Makmur, Rp 16,96 miliar.

Kepada majelis hakim, Paut mengaku sangat terpaksa memberikan uang ketok palu untuk Komisi III DPRD. Awalnya, ungkap Paut, pada akhir 2016 atau dua hari sebelum ketok palu RAPBD 2017, dia dihubungi Effendi dan Zainal Abidin.

Paut Syakarin lalu bertemu dengan Effendi Hatta. Menurut Paut, saat itu Effendi memnyampaikan permintaan uang ketok palu untuk kalangan dewan. “Awalnya saya tolak," kata Paut kepada majelis hakim.

Setelah itu, kata dia, sekitar Februari 2017 setelah pengesahan APBD Effendi Hatta dan Zainal Abidin kembali menemuinya. "Mereka menyampaikan maksud meminjam uang, karena ini sudah ketok palu. Saya tolak juga. Saya keberatan sekali, Yang Mulia,” jelasnya.

Namun Paut mengaku tetap memenuhi permintaan itu. Pertama menyerahkan uang sejumlah Rp 325 juta kepada Effendi Hatta sekitar November 2016. Yang kedua, pada Februari 2017, bertempat di rumahnya.

Ketika itu, dia menyerahkan uang 1.950.000.000 untuk 13 anggota yang masing-masing Rp 150 juta. Uang itu diserahkan kepada Zainal Abidin dan Effendi Hatta.


Penulis: ria
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments