JAMBI - Massa sopir anvkutan batubara yang tergabung dalam Aliasi Sopir Angkutan Batubara melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Jambi, Senin (13/12).

Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan para sopir. Salah satunya, meminta agar Surat Edaran (SE) Gubernur Jambi Nomor: 1448/SE./DISHUB-3.1/XII/2021 Tentang Penggunaan Jalan Publik Untuk Angkutan Batubara, TBS, Cangkang, CPO dan Pinang antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi dicabut.

‘’Kita menuntut Surat Edaran Gubernur itu dicabut, karena sangat merugikan sopir,” katanya salah seroang peserta aksi saat berorasi.

Sementara itu Andi, salah seorang peserta aksi mengatakan, pembatasan tonase masksimal 8 ton sangat merugikan para sopir.

‘’Yang kami tuntut ini masalah perut dan kehidupan keluaga kedepan, apa bila ini dibatasi hanya boleh mengangkut 8 ton, kami dapat apa sebab dari keuntungan banyak muatan lah kami memperoleh keuntungan per trip," ujarnya.

Ditambahkan Andi, ia bersama sopir angkutan batubara lainnya meminta aturan tonase 8 ton ini direvisi. Kalau memang harus 8 ton,kami minta upah angkut yang dinaikkan.

"Kalau upah tidak bisa naik, ya tonasenya yang dinaikkan,’’ kata Andi yang berasal dari Kabupaten Tebo.


Penulis: Nita/Novri
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments