JAMBI – Setelah menghadirkan saksi meringakan, kali ini tim penasehat terdakwa kasus pajak, Rudi Salim, Direktur PT Bareksa Alam Sejahtera (BAS) menghadirkan ahli hukum pidana ke persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jambi, Selasa (14/12)

Adalah Dr. Chairul Huda, SH. MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dihadirkan terdakwa untuk diminta pendapatnya sesuai keahliannya di bidang hukum pidana.

Dalam persidangan, dua penasehat hukum terdakwa yakni, Cecep dan Rudy Bangun secara bergantian meminta pendapat ahli tentang subjek pokok kasus pajak atau unsur barang siapa dalam Pasal 39 Kuhap dengan terdakwa Rudi Salim.

Menurut ahli, dalam Pasal 39 yang disebut subjek bisa setiap orang atau orang perorang, bisa juga badan hukum atau kooeporasi. “Kalau subjek deliknya badan hukum maka pertanggungjawabkannya juga badan hukum,” terang ahli.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Alez Pasaribu, ahli mengatakan jika koorporasi sudah membayar tetapi ada kekurangan bayar, maka itu menurutnya sangat berbeda hal dengan orang yang sengaja tidak membayar pajak.

"Kalau bayar tapi kurang, ini belum masuk wilayah pidana, baru wilayah administrasi," katanya menjawab pertanyaan penasehat hukum terdakwa terkait pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT BAS yang disebut kurang bayar.

Menurut ahli, jika kurang bayar maka diperingatkan untuk bisa menyelesaian kekurangan bayar. Lalu bagaimana untuk pertanggungjawaban apakah perseorangan atau koorporasi?

“Kalau wajib pajak koorpoerasi maka yang diminta pertanggungjawabannya adalah koorporasi, bukan kepada orang perorangannya," tegas ahli lagi.

Ahli juga ditanyakan soal Perma Mahkamah Agung (MA) 2021 tentang pajak. “Kalau koorporasi yang salah hukum koorporasinya, intinya itu," kata ahli soal Perma MA itu.

“Apakah subjek pajak pribadi yang telah melakukan pembayaran atau hutang pajak perusahaan dapat diminta pertanggung jawaban pidana,” tanya Rudi Bangun lagi.

Menurut ahli pertanggungjawaban adalah kepada mereka yang memiliki fungsional, mereka yang memberi perintah dan mengambil kebijakan.

Kedua, lanjut ahli, kewajiban badan diberikan kepada perorangan justru dia sudah beritikad baik membayar, karena ada niat baik bukan dengan sengaja justru harua diberikan penghargaan karena sudah berniat baik," terang ahli.

Lalu soal permasalah hukum administrasi perpajakan, menurut saksi domeiannya adalalah pengadilan pajak. "Dalam undang-undang pajak, ada praperadilan pajak," jelas ahli.

Jaksa juga mempertanyakan soal perusahaan yang mengansur pajak tapi tidak dibayar. Namun menurut ahli tergantung batas waktu.

“Ada batas waktu membayar misalnya 10 tahun. Kalau tidak bisa dipaksa untuk dibayar,” katanya.

Lalu bagaimana jika wajib pajak tidak melaporkan pajak yang benar? Menurut ahli, itu adalah tidak benar.

“Menyampaikan keterangan tidak benar, tinggal dilihat siapa yang menyampaikan, kan ada yang tanda tangan. Jadi minta pertanggungjawaban kepada yang tanda tangan,” jelasnya.

Kembali ke pasal 39, hakim anggota mengilustrasikan apabila yang tanda tangan SPT beberapa orang, apakah diminta pertanggungjawabannya sekalgus atau sendiri-sendiri.

"Kalau dua maka pertanggungjawabannya sama-sama, atau tahun berbeda baru sendiri-sendiri," jelas ahli.

Lalu bagaimana jika wajib pajak koorporasi? Menurut ahli, apabila wajib pajak koorporasi makanya wajib pajak koorporasi.

“Jadi kalau koorporasi yang menyampaikan tidak benar, ya itu koorporasinya,” tegasnya.

Jika orang itu bukan direksi, maka menurut ahli harus ada surat kuasa atau surat khusus. "Kalau direksi operasional dia tidak bisa mengurus pajak. Tapi kalau direksi utama, dia bisa mengurus semuanya,” jelasnya.

Rudi Bangun kembali mengiklustrasikan pertanyaannya, jika yang mendaftarkan NPWP Direktur Utama (Dirut), yang membuat faktur pajak 2012-2017 juga Direktur. Lalu fakturnya dibetulkan oleh direktur Kemudian faktur pajaknya dibetulkan oleh direksi.

Menurut ahli seharusnya yang diminta pertanggunhjawaban adalah yang membuat faktur yang tidak benar. “Yang tidak benar yaitu yang pertama tadi (direktur utama)," pungkas ahli.

Usai sidang, Chairul Huda, menegaskan siapa yang bertanggungjawab bisa dilihat dari wajib pajak apakah koorporasi atau orang. “Kalau koorporasi ya koorporasi yang tanggung jawab bukan orang atau manusia,” katanya.

Kalaupun bisa dimintai pertanggungjawaban kepada orang perseorangan maka siapa yang tanda tangan dalam pemberitahuan pajak. “Kalau direktur utama yang tanda tangan ya harus direktur utamanya diminta tanggungjawab,” tegasnya.

Soal kasus pajak PT BAS ini, menurutnya keliru subjek (error in subjekto). "Seharusnya yang diminta tanggung jawab hukum adalah PT-nya, karena PT-nya wajib pajak kalau ini dianggap tindak pidana pajak,” jelasnya.

Apalagi, kata dia, yang kurang bayar sudah dibayar, denda administrasi sudah dihapuskan. Lalu bagaimana mungkin ini masih bisa masuk ke wilayah pidana.

“Karena ini masalah administrasi yang sudah diselesaikan,” pungkasnya.


Penulis: Ria
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments