JAMBI - Sidang kasus korupsi dana hibah APBD dengan terdakwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Tanjungjabung Timur Nurkholis dimulai, Senin (20/12). Dakwaan terhadap terdakwa yang sempat buron ini dibacakan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjabtim Rachmad Surya Lubis.

Nurkholis yang hadir di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi itu duduk di kursi terdakwa dengan mengenakan kemeja motif garis-garis.

Jaksa mendakwa Nurkholis  melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum bersama terdakwa lain, yakni Sumardi (sekretaris KPU), Hasbullah (bendahara) dan Mardiana (pejabat penandatanganan surat perintah membayar.

Dalam kurun Maret-Desember 2020, Nurkholis disebut tidak menguji kebenaran dan persyaratan surat persetujuan pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu  beserta dokumen pendukung untuk dibayarkan.      

“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,” kata Rachmad.

Jaksa juga menjelaskan bahwa saat mengeledah kantor KPU ditemukan kuitansi kosong belanja alat tulis yang sudah distempel oleh toko dan KPU. “Terdapat juga 54 stempel serta uang tunai Rp 250 juta,” beber jaksa. Ada pula dakwaan membuat laporan perjalanan tumpang tindih.

Dalam dakwaan primair, jaksa mendakwa Nurkholis dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sedangkan dakwaan subsider dengan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. 

Usai sidang, Rachmat Surya Lubis mengatakan bahwa uang Rp 250 juta di dalam brankas KPU dinilai janggal. “Kalaupun diperbolehkan, harus ada berita acaranya. Sedangkan uang itu tidak dilaporkan,” sebut Rachmat.

Dalam proses tindak lanjut, uang itu diakui diperoleh dari jual beli sebidang tanah. Hanya saja, lanjut Rachmad, tidak ada bukti atas pembelian tersebut. “Saat kita periksa tidak ada bukti jual beli tanah, sehingga uang itu kita sita untuk dijadikan barang bukti,” tegasnya.

Penasihat hukum Nurkholis, Hasmin Sutan Muda, menyebut beberapa poin keberatan terhadap dakwaan jaksa. Antara lain soal kerugian negara dan  pengenaan Pasal 1 dan Pasal 2 UU Pemberantasan Korupsi yang harus dijelaskan secara rinci. 

“Kerugian keuangan negara harus dijabarkan secara detail. Sedangkan dalam dakwaan penuntut umum itu tidak detail. Itu yang membuat kita keberatan,” pungkasnya.

Tiga terdakwa lainnya, Sumardi, Hasbullah dan Mardiana, sudah lebih dulu membacakan nota keberatannya. Penasihat hukum Sumardi, Helmi, mengatakan bahwa kasus yang menjerat kliennya bukan perkara pidana.

“Sebab masih bisa diselesaikan di internal KPU. Ini murni perkara administrasi” katanya, Senin (20/12).

Menurut Helmi, kliennya hanya menjalankan tugas dan wewenang saja. Soal adanya perbedaan perjalanan dinas, hal itu menurutnya sesuai pedoman peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.

“SPJ perjalanan dinas sudah sesuai dengan peraturan yang ada,” tambahnya.  Sehingga, menurutnya dakwaan jaksa prematur dan tidak sah.

Penasihat hukum Mardiana menilai surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil sehingga batal demi hukum. Olah karena itu, ia mengatakan perkara ini tidak bisa dilanjutkan, dan minta kliennya bebas dari segala dakwaan.

Nurkholis bersama tiga terdakwa lainnya diduga terlibat korupsi senilai Rp 892 juta dari dana hibah APBD 2020 untuk pilkada sebesar Rp 19 miliar. Sempat melakukan beberapa kali gugatan praperadilan, Nurkholis cs akhirnya dihadapkan ke meja hijau.


Penulis: ria
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments