MUARASABAK - Pengusutan kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum Tanjab Timur terus berlanjut. Setelah 23 saksi –termasuk dari internal KPU--, Kejaksaan Negeri Muarasabak memanggil dan memeriksa lima camat dan panitia pemilihan kecamatan (PPK). “Pasca penggeledahan, ada 10 orang yang diperiksa, yakni PPK dan camat di lima kecamatan. Ini lagi berjalan pemeriksaanya,” ungkap Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Muarasabak Reynold kepada Metro Jambi, Senin (4/10). Di antara yang sudah diperiksa sebelumnya adalah Camat Nipahpanjang, Camat Berbak, Camat Rantaurasau. Dua camat lainnya diperiksa pada Senin. Reynold mengatakan, pemanggilan camat dilakukan untuk mengklarifikasi temuan stempel pemerintahan kecamatan di antara sejumlah stempel yang ditemukan dalam penggeledahan kantor KPU Tanjabtim pada Rabu (29/9). Penyidik juga mengklarifikasi perjalanan dinas KPU ke kecamatan-kecamatan.  Menurut Reynold, setelah pemeriksaan PPK dan camat, tim penyidik akan kembali memeriksa para komisioner KPU Tanjabtim. Salah satu di antara mereka, yakni Nurkholis yang menjabat ketua KPU, sama sekali belum pernah diperiksa. Sedangkan empat komisioner lainnya, yakni Nurdin, Abd Haris, Muhammad Kinas, dan Ahmad Najib sudah lebih dulu diperiksa sebelum penyidik menggeledah kantor KPU.  Kejari Muarasabak menggeledah sejumlah ruangan di KPU Tanjabtim pada Rabu (29/9) terkait penyelidikan kasus korupsi dana hibah APBD sebesar Rp 19 miliar. Enam jam menggeledah, kejaksaan mengamankan sebanyak 73 item. Kajari Muarasabak Rahmad Surya menjelaskan, pemeriksaan dilakukan karena saksi-saksi dari KPU saat diperiksa sering tertutup. Saat diminta data, mereka sering mengaku lupa, tidak tahu dan berbagai alasan lain. Selain uang dan sejumlah dokumen, kejaksaan juga menyita 50 stempel sejumlah instansi. Kuat dugaan, stempel digunakan untuk memalsukan tanda terima atau kwitansi penerimaan uang.

Di antara modus korupsi dalam kasus ini adalah melakukan kegiatan dan perjalanan dinas fiktif. Ditanya apakah sudah ada tersangka dalam kasus ini, Reynold menyatakan belum. Katanya, tim penyidik masih meneliti temuan dari penggeledahan beberapa waktu lalu. “Ada ribuan berkas yang harus kita teliti satu per satu. Kita sesuaikan dulu dengan bukti-bukti temuan saat penggeledahan. Teman-teman masih mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan titik terang suatu tindak pidana korupsi di KPU Tanjabtim,” tegasnya. Reynold mengatakan bahwa penyidik sudah menyisihkan sejumlah berkas yang diperlukan dan mengembalikan ke KPU berkas yang tidak diperlukan. Ruangan KPU yang sebelumnya disegel juga sudah dibuka. “Aktivitas KPU juga sudah diperbolehkan di ruangan-ruangan yang sebelumnya disegel itu,” sebut Reynold. Dihubungi terpisah, Camat Nipahpanjang Helmi Agustinus mengaku sudah dimintai keterangan oleh penyidik terkait kegiatan KPU di kecamatannya. Demikian pula Camat Rantaurasau Budi Wahyu. Menurut Budi,  dia diperiksa terkait kegiatan KPU di kecamatan. Hanya saja, karena kegiatan KPU berkaitan langsung dengan PPK, maka otomatis KPU juga langsung berkoordinasi dengan PKK. Ditanya soal stempel yang ditemukan penyidik di gedung KPU, Budi memastikan tidak termasuk stempel Kecamatan Rantaurasau. “Kami tanya tidak ada. Kalau stempel PKK ada,” jawabnya singkat.

Penulis: nngEditor: Ikbal Ferdiyal/mrj

TAGS:

comments