Tanjabtim Bentuk Forum Perlindungan HLG Sungai Buluh

MUARASABAK – Pentingnya pengelolaan dan perlindungan Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Buluh mendorong Pemkab Tanjung Jabung Timur dan KKI Warsi membentuk forum kolaborasi antar pihak.  HLG Sungai Buluh seluas 17.476 hektar menghadapi ancaman kebakaran, perambahan dan pembalakan liar.

Forum yang dibentuk pada Rabu (22/12) itu melibatkan pemerintah, swasta dan NGO. Ancaman di kawasan ini menjadi permasalahan tersendiri karena HLG ini memiliki tegakan pohon yang rapat dan merupakan cadangan karbon tinggi.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Tanjung Jabung Timur Sutjipto yang memimpin rapat mengatakan bahwa pembentukan forum ini adalah tindak lanjut dari MoU yang ditandatangani KKI Warsi dan Pemkab Tanjab Timur beberapa waktu lalu.

“Pembentukan forum ini dapat menjadi wadah untuk semua pihak dapat berkolaborasi. Salah satunya untuk membantu masyarakat yang memiliki izin perhutanan sosial disekitar lanskap tersebut,” ujarnya.

Ada tiga desa yang sudah mendapat persetujuan program perhutanan sosial dan satu desa dalam proses pengajuan pengelolaan HLG Sungai Buluh.  

Yaitu, Hutan Desa Pematang Rahim dengan luas 1.185 Ha, Hutan Desa Sinar Wajo dengan luas 5.500 Ha, dan Hutan Desa Sungai Beras dengan luas 2.200 Ha, serta Hutan Desa Pandan Lagan yang masih dalam proses persetujuan.

Sutjipto mengharapkan forum tersebut dapat membantu dan membuka jalan meningkatkan perekonomian masyarakat di lanskap Sungai Buluh.

“Walaupun kita ketahui beberapa perhutanan sosial telah melakukan kegiatan, namun perlu adanya dukungan dari OPD-OPD, NGO dan pihak swasta untuk mendukung kegiatan tersebut” tambahnya.

Koordinator Program KKI Warsi Ade Candra mengatakan bahwa  HLG Sungai Buluh merupakan satu-satunya hutan lindung gambut yang memiliki tutupan hutan yang masih baik sehingga perlu upaya bersama untuk mendukung pengelolaan serta perlindungannya.

Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong masyarakat mengelola hutan lindung dan produksi secara baik.

Masyarakat di sekitar lanskap Sungai Buluh dan KKI Warsi telah melakukan berbagai kegiatan, seperti rehabilitasi dengan menanam kopi liberika seluas 35 ha dari 1000 ha lahan bekas terbakar pada 2015 lalu.

“Sekarang sudah mulai berbuah, hal ini dapat menjadi contoh baik untuk menyusun kegiatan kolaborasi yang akan dilakukan jika forum ini terbentuk,” kata Ade.

Ketua Kelompok Tani Senang Jaya Desa Sungai Beras, Hamid, merasa sangat bersyukur menerima banyak bantuan dari semua pihak. “Harapa kami tidak hanya ingin mendapatkan bantuan, kami juga ingin tahu apa kontribusi yang bisa kami lakukan untuk menjaga HLG Sungai buluh,” kata Hamid.

Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE Dishut Provinsi Jambi Gushendra menyebut tiga persoalan di kawasan itu, yakni kebakaran hutan, pembalakan liar, dan pendampingan perhutanan sosial.  

“Pembentukan forum ini bisa menjadi model ke depannya untuk mendorong penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada,” katanya.()  


Penulis: */mrj
Editor: MrJ


TAGS:


comments