JAMBI - Ketua Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur Nurkholis menyebut hasil audit yang dipakai jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi dana hibah yang menyeretnya itu tidak sah. Dia juga menyebut tanggung jawab di KPU bersifat kolektif, bukan hanya dirinya.

Hal itu disampaikan Nurkholis melalui kuasa hukumnya saat menyampaikan eksepsi dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi, Rabu (22/12). Sidang dipimpin hakim Yandri Roni.

Kuasa hukum Nurkholis, Hasmin Sutan Muda, awalnya menyoal tempat kejadian perkara yang dinilainya ambigu karena tidak detail dan jelas. “Setidak-tidaknya ini dimana. Di Kota Jambi kah atau dimana? Itu kan harus jelas,” kata Hasmin.

Menurutnya, audit kerugian negara yang dipakai jaksa tidak sah sebab penghitungan kerugian negara harus oleh BPKP atau auditor. “Dalam undang-undang, BPKP yang menghitung kerugian negara. Itu pun menghitungnya bukan mengarahkan ke salah satu pihak,” ujarnya.

Kemudian kata dia, pengelolaan keuangan negara bukan kewenangan ketua semata karena di KPU ada lima komisioner yang bersifat kolektif kolegial. Ketua, kata dia, tidak bisa campur tangan masalah keuangan karena di luar kewenangan.

“Uang masuk dan keluar itu bukan wewenang Ketua KPU. Yang berwenang kesekretariatan. Menurut saya, Pasal 1 dan Pasal 2 dalam dakwaan itu keliru,” kata Hasmin.

Sebeumnya, saat membacakan dakwaan, Kepala Kejaksaan Negeri  Tanjabtim Rachmad Surya Lubis menyebut Nurkholis melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum bersama terdakwa lain.

Terdakwa lain dalam kasus ini adalah Sumardi (sekretaris KPU), Hasbullah (bendahara) dan Mardiana (pejabat penandatanganan surat perintah membayar).

Dalam kurun Maret-Desember 2020, Nurkholis disebut tidak menguji kebenaran dan persyaratan surat persetujuan pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu  beserta dokumen pendukung untuk dibayarkan.      

“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,” kata Rachmad.

Jaksa menjelaskan, saat mengeledah kantor KPU ditemukan kuitansi kosong belanja alat tulis yang sudah distempel oleh toko dan KPU. “Terdapat juga 54 stempel serta uang tunai Rp 250 juta,” beber jaksa. Ada pula dakwaan membuat laporan perjalanan tumpang tindih.

Dalam dakwaan primair, jaksa mendakwa Nurkholis dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sedangkan dakwaan subsider dengan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.


Penulis: ria
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments