Pemprov Jambi Tingkatkan Pendapatan Daerah Melalui "Sidabahaja"

JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Dana Bagi Hasil Jambi (SIDABAHAJA).

"Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak Provinsi Jambi tidak hanya memberi manfaat positif bagi pemerintah provinsi, tetapi juga berimplikasi positif pada penerimaan untuk kabupaten dan kota dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH)," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, Jumat (24/12).

Sebagai bagian dari sumber penerimaan daerah, di masa merebaknya pandemi Covid-19 pemungutan pajak daerah menghadapi banyak tantangan. Untuk itu diperlukan strategi yang fleksibel dalam menghadapi wajib pajak, terutama dari sisi penerapan regulasi terkait pemungutan pajak daerah.

Sudirman menjelaskan Pemerintah Provinsi Jambi harus meningkatkan potensi pendapatan daerah, mengingat masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah yang sah.

"Pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor tentu saja memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit, berbanding terbalik dengan kemampuan pendanaan pemerintah yang sangat terbatas, di samping itu adanya pandemi Covid-19 membuat semua sektor menjadi ter-dampak sehingga mendesak pemerintah untuk menemukan solusi yang tepat dalam menggali potensi-potensi penerimaan, agar seluruh masyarakat dapat merasakan dampak pembangunan yang dilaksanakan," kata Sudirman.

Sementara itu selama tiga tahun terakhir Pemerintah Provinsi Jambi telah menyalurkan Dana Bagi Hasil bagi kabupaten dan kota sebanyak Rp 2 triliun. Dengan rincian tahun 2019 sebesar Rp 710 miliar, tahun 2020 Rp 631 miliar dan Tahun 2021 sebesar Rp 717 milyar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi, Agus Pringadi mengatakan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah kabupaten dan kota dilakukan rapat kerja. Rapat kerja tersebut juga dilakukan untuk mengoptimalisasikan pendapatan daerah.