SUNGAIPENUH – Data 25 ribu peserta penerima manfaat JKN-KIS tahun 2022 ini, tidak bisa di cover dan harus dicoret Pemerintah Kota (Pemkot) Sungaipenuh.

Akibatnya, warga yang biasanya berobat gratis karena terdata sebagai peserta JKN-KIS, karena sudah dinonaktifkan, kini harus membayar biaya perobatan.

Penonaktifan ini disebabkan adanya pengurangan jumlah peserta JKN-KIS. Di mana peserta JKN-KIS sebelum ini, jumlahnya mencapai 37 ribu jiwa.

Kepala Cabang BPJS Kota Sungaipenuh, Yosi menyebutkan, pengurangan jumlah peserta JKN-KIS ini terjadi mulai awal tahun 2022.

“Jumlah peserta JKN-KIS yang dinonaktifkan di tahun 2022 ini, sebanyak 25.203 jiwa,” ujar Kepala BPJS Kota Sungaipenuh, Yosi.

Dikatakannya, pada tahun 2021, terdapat 37.763 jiwa yang terdaftar dalam program JKN-KIS untuk Kota Sungaipenuh. Namun karena ada pengurangan 25.203 peserta, maka terhitung Januari 2022, jumlah peserta tersisa menjadi 12.560 peserta.

“Pengurangan ini terjadi karena daerah (Kota Sungaipenuh, red) saat ini hanya mampu menanggung untuk 12.560 jiwa,” ungkapnya.

Dikatakannya, data sebanyak 12.560 jiwa tersebut, merupakan peserta yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan usia lanjut 60 tahun ke atas.

“Yang diprioritaskan termasuk dalam data DTKS dan usia 60 tahun ke atas,” katanya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Sungaipenuh, Azwarman membenarkan adanya pengurangan tersebut.

Menurutnya, pengurangan dilakukan, setelah data yang ada selama ini diseleksi.

“Kita melihat masyarakat mana yang bisa dijamin pemerintah daerah. Itu datanya dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan jika masih ada yang tercecer, bisa didaftarkan kembali,” ungkapnya.

Bagaimana penentuan untuk data 12 ribu yang tersisa? Azwarman mengatakan, data tersebut merujuk data dari Dinas Sosial.

Setelah diverifikasi, ternyata 12 ribu warga yang dapat ditanggung pemerintah, dan itu merupakan warga yang memang layak menerima bantuan JKN-KIS.

“Sebanyak itu dulu yang dapat ditanggung pemerintah daerah, sesuai anggaran, dan kita sudah MoU dengan BPJS. Namun, tetap ada peluang bertambah, jika memang masyarakat yang layak menerima tidak terdaftar,” katanya.


Penulis: Dedi
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments