MUARABUNGO - Pemerintah pusat sudah melakukan pelarangan penerimaan tenaga honorer bagi pemerintah daerah, menyusul rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 nanti.

Rencana penghapusan itu dilakukan karena jumlah honorer hingga saat ini sudah sangat banyak.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bungo Wahyu Sarjono saat dikonfirmasi mengaku sudah mendengar isu tersebut. Namun hingga kini perintah resmi melalui surat belum ia terima.

Ia menjelaskan, jika perintah secara resmi sudah turun. Pemkab Bungo siap menjalankannya. "Kalau tersirat sudah dapat informasi. Kalau tersurat belum ada," ujar Wahyu, Selasa (25/1/2022).

Dikatakannya lagi, di Kabupaten Bungo jumlah honorer cukup banyak. Hampir menyaingi jumlah ASN. "ASN kita 4.825 orang. Untuk honor sekitar 4.000 lebih," kata Wahyu.

Jumlah honorer tersebut belum termasuk guru yang dibiayai oleh honor komite. Namun dirinya tidak bisa memastikan angka pastinya, sebab honorer tersebut dibiayai instansi terkait, bukan langsung dari BKPSDM.

"Perkiraan itu 4.000 lebih. Yang jelas sekarang tidak bisa terima honorer lagi," katanya.


Penulis: Khairul Fahmi
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments