JAMBI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi masih menunggu legalitas tambang rakyat seperti illegal driling dan Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti). Pasalnya, saat ini izin yang telah diajukan masih belum dikeluarkan oleh Kementerian.

“Kita masih menunggu dari Menteri ESDM, kalau aturan ini sudah ada, baru bisa kita basmi semua tambang ilegal,” kata Gubernur Jambi Al Haris, Selasa (16/2/2022).

Menurut Al Haris, Pemprov Jambi sudah mengajukan aturan Wilayah Tambang Rakyat (WPR) ke Kementerian ESDM RI. Berkenaan dengan itu, zona atau lokasi juga sudah disipakan.

“Perubahan tata ruangnya juga sudah kita ajukan ke pusat, setelah itu semua dikeluarkan, baru akan kita buat Perda yang mengatur tentang tambang rakyat,” jelasnya.

Perda yang akan dibuat nanti, sebagai acuan atau regulasi yang mengatur tentang tambang ilegal, sehingga tidak ada lagi aktivitas PETI dan tambang ilegal lainnya di Jambi.

“Jadi, mereka bisa tetap menambang dengan aturan yang jelas. Tapi saat ini kita tetap menunggu aturan itu dari Menteri ESDM,” sebutnya.

Diketahui, tambang illegal di Provinsi Jambi telah banyak merusak lingkungan, sehingga aksi tambang ini harus dibasmi. Salah satunya adalah PETI yang merusak sungai Batanghari.

“Nanti kita akan tata semuanya, sehingga Provinsi Jambi ini bisa bersih termasuk sungai Batangharinya juga bisa bersih,” sebutnya.

Sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris berkomitmen dengan kepala daerah kabupaten/kota untuk membersihkan sungai Batanghari.

“Kita sudah siapkan itu, nanti akan kita lakukan kesepakatan dengan kepala daerah untuk itu, bagaimana cara kita menghilangkan PETI yang membuat sungai kita menjadi keruh,” jelasnya.

Al Haris juga mengajak para akademisi, baik itu dari universitas maupun mahasiswa, kemudian Forum Daerah Aliran Sungai (DAS), dan LSM pemerhati lingkungan untuk kegiatan ini.


Penulis: Pratiwi Resti Amalia
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments