SAROLANGUN - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sarolangun tengah memproses pengajuan izin perluasan wilayah dan pendirian pabrik milik perusahaan perkebunan.

Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP Sarolangun Abdullah Fikri mengatakan, tahun 2021 lalu, ada dua kegiatan yang hingga kini masih diproses pemerintah daerah.

"Pertama ada pengajuan perluasan kapasitas kebun dari 1000 hektar, mereka usulkan menjadi 1376 hektar," ujarnya, Rabu (23/2/2022).

Menurut Fikri, ajuan perluasan kebun milik salah satu perusahaan di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun itu, belum tentu akan dikabulkan pemerintah secara keseluruhan.

"Realisasinya belum kita keluarkan, karena disitu ada badan sungai, jadi harus dikeluarkan yang sebadan sungainya. Artinya tidak mutlak sesuai dengan usulan 376 hektar, pasti ada pengurangan," jelasnya.

Ditambahkan Fikri, selain pengajuan perluasan terdapat pula usulan lain untuk pembangunan pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Sarolangun.

"Pabrik itu mungkin nanti kapasitasnya sekitar 45 ribu ton pertahun, dari pihak PT Agrindo yang mengajukan masih dalam proses," katanya.

Fikri memastikan keseluruhan proses pengajuan itu masih berjalan dan mudah-mudahan dapat diselesaikan tahun 2022 ini. "Karena izinnya tidak sampai ke pusat dan ini kewenangannya kabupaten," tambahnya.

Menurutnya, dengan adanya penambahan modal di Kabupaten Sarolangun melalui perusahaan perkebunan, otomatis ke depan pemerintah daerah akan mendapat pemasukan yang lebih.

"Di situ ada pajak dan teknisnya di BPPRD, begitu juga dengan pabrik," ungkapnya.

Ia membandingkan, tahun lalu perusahaan lebih memilih mengajukan pengurangan beban terhadap pajak.

"Tahun lalu yang ada pencabutan izin ada dua perusahaan, satu di Air Hitam dan satu lagi mencakup tiga kecamatan," katanya.


Penulis: Mario Dwi Kurnia
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments