BPKAD Sarolangun Belum Terima Pengajuan Pembayaran Gaji Honorer

 SAROLANGUN - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun saat ini tengah menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Kepala BPKAD Sarolangun Emalia Sari mengatakan, pihaknya sudah mengajukan pencairan TPP, dan saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Kemendagri.

"Kita ajukan akhir Februari kemarin, tinggal nunggu persetujuan. Bisa jadi pencairan Januari dan Februari untuk dua bulan," katanya, Senin (7/3).

Menurut Ema, beban APBD paling tinggi itu tetap 35 persen pengeluaran biaya pegawai. Di situ juga sudah termasuk gaji serta tunjangan lain bagi para pegawai.

"Paling tinggi tetap biaya pegawai, itu termasuk gaji dan tunjangan itu sudah 35 persen dari APBD," ujarnya.

Selain itu, biaya lainnya yang harus dikeluarkan Pemerintah dengan kemungkinan paling rendah tahun ini diantaranya belanja SKPD.

Untuk tahun ini, Ema mengatakan pihaknya sudah mengurangi belanja seperti Diklat dan SPj bagi perjalanan dinas. "Perjalan dinas juga sudah turun, tinggal lagi ada belanja rutin operasional kantor," jelasnya.

Sementara itu untuk gaji honorer, Ema mengatakan sejauh ini pihaknya mengaku masih belum mendapat pengajuan dari masing-masing SKPD untuk dicairkan.

"Kalau untuk honorer sampai saat ini belum ada pengajuan karena mungkin masih tahap verifikasi belum mendapat pengajuan dari SKPD," ungkapnya.

Ema mengaku, tahun 2022 ini pihaknya tetap menganggarkan anggaran selama 12 bulan dan terhitung memakan biaya hampir Rp. 65 Milyar.

"Setahun anggaran 12 bulan. Untuk honorer kita itu satu tahun hampir Rp 65 miliar untuk sekitar 4.500 honorer," pungkasnya.