SUNGAIPENUH - Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 190 tahun 2021 tentang pengelolaan Dana Desa, tahun 2022 ini, setiap desa wajib mengalokasikan sedikitnya 40 persen dari pagu anggaran Dana Desa (DD) untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masing-masing desa. Kasi Bank Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sungaipenuh Puad Ibrahim menjelaskan, ketentuan penyaluran BLT ini wajib diikuti seluruh desa di Kota Sungaipenuh maupun Kabupaten Kerinci. “Jika BLT yang disalurkan kepada masyarakat tidak mencapai 40 persen dari pagu anggaran dana desa, maka sisa dana dari penyaluran BLT tersebut tidak bisa dicairkan untuk keperluan Non BLT,” kata Fuad, Rabu (16/3). Ditambahkannya, berdasarkan aturan besaran bantuan langsung tunai desa yang disalurkan tahun ini, masih sama dengan tahun 2021 lalu yakni sebesar Rp 300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya. KPM tersebut ditentukan oleh masing-masing desa berdasarkan hasil musyawarah bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat. “Dalam hal porsi Dana Desa, suatu desa belum mencapai target 40 persen penyaluran, maka ada mekanisme dimana dana tersebut bisa dialihkan ke desa lainnya dalam satu kabupaten/kota/provinsi yang mengalami kekurangan dana BLT,” katanya.

Penulis: Dedi AguspriadiEditor: Ikbal Ferdiyal
comments