JAMBI - Bupati Merangin Mashuri terancam tanpa wakil. Hingga kini, pengusulan calon pengisi jabatan wakilnya belum tuntas. Padahal, jabatan bupati-wakil bupati Merangin akan berakhir pada September 2023.

Jabatan wabup Merangin lowong pasca Mashuri naik menjadi bupati setelah ditinggal Al Haris yang menjadi Gubernur Jambi. Al Haris-Mashuri diusung oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hanura.

Karena itu, jatah kursi wabup adalah hak ketiga partai tersebut. Secara mekanisme, ketiga partai mengeluarkan rekomendasi untuk dua calon, yang kemudian diajukan untuk dipilih oleh DPRD Merangin.

Golkar merekomendasikan Heri S Mohza dan Nilwan Yahya. PPP juga merekomendasikan Nilwan Yahya dan Heri S Mohza. Namun, Hanura merekomendasikan Nilwan dan Azrullah.

Ketua DPD II Golkar Merangin Herman Efendi mengatakan bahwa Golkar sudah menjalankan mekanisme maksimal hingga merekomendasikan Heri S Mohza dan Nilwan Yahya.

Dengan rekomendasi itu, lanjut dia, tinggal kedua calon melakukan lobi-lobi politik, baik ke DPRD maupun sesama calon.

“Heri S Mohza ingin jadi wabup, Nilwan Yahya juga ingin. Kita menunggu, dak bisa kita ikut dalam perundingan kedua calon,” kata Fendi yang juga Ketua DPRD Merangin ini.

Yang jadi masalah, lanjut Fendi, Hanura mengeluarkan rekomendasi untuk Azrullah selain Nilwan Yahya. “Jadi di Hanura perlu perbaikan rekom, harus ganti,” katanya.

Sebagai ketua partai, Fendi tidak mau disalahkan jika jabatan wakil bupati Merangin tak terisi. Sebab, Golkar sudah mengeluarkan rekomenasi.

“Jadi bola tidak mati di tangan kita. Kalau bola mati di tangan calon kan tidak salah kami,” tukasnya.

Ditanya soal batas waktu pengisian jabatan wakil bupati itu, Fendi menyebut masih simpang siur. Ada yang menyebut pengisian boleh dilakukan bila sisa masa jabatan bupati lebih dari 18 bulan.

Merujuk ke akhir jabatan bupati Merangin, yakni September 2023, maka batas akhir pengajuan adalah Maret 2022. Tetapi sebagian meyakini masih ada waktu.

“Jadi ini masih kito tunggu. Panitia kita minta untuk konsultasi ke Mendagri. Karena di Bengkulu, 12 bulan masih bisa berproses. Kita ingin tahu cara mainnya,” kata Fendi lagi.

Sayangnya Fendi tidak menyebut nama daerah di Bengkulu yang mengajukan calon wakil kepala daerah 12 bulan sebelum akhir masa jabatan.

Sampai saat ini, tegas Fendi, belum ada pengajuan nama calon wabup untuk dipilih oleh DPRD Merangin.  “Gimana mau diajukan Hanura saja belum selesai administrasinya,” pungkasnya.

Nilwan Yahya sendiri mengatakan bahwa saat ini proses masih berjalan. Hanya saja, tambah dia, terganjal rekomendasi Partai Hanura yang memberikan rekomendasi satu nama berbeda.

“Golkar dan PPP merekomendasikan nama saya dan Heri S Mohza. Sementara Hanura merekomendasikan saya dan Azrullah,” kata Ketua DPC PPP Merangin ini.

Kata dia, harus ada keseragaman calon di antara sesama partai pengusung. Karena itu, Hanura harus mengubah rekomendasinya. Sayangnya, Ketua Partai Hanura Provinsi Jambi Yusuf Zaini belum memberikan penjelasan apa pun.

Menurut Nilwan, perubahan nama sudah diajukan ke Hanura dan masih berproses. Dia meyakini pengisian jabatan wakil bupati masih bisa dilakukan.

Menurut dia, aturan batas waktu 18 bulan sebelum akhir masa jabatan masih multitafsir. Katanya, jabatan wabup Merangin kosong selama tiga tahun. “Kapan pun bisa diisi,” tegas Nilwan.


Penulis: ria
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments