SAROLANGUN - Konflik antara warga Desa Karang Mendapo dengan PT Samhutani terkait saling klaim lokasi jalan terus meruncing. Polda Jambi akhirnya menurunkan belasan personel brimob untuk berjaga-jaga.

Konflik menghangat sejak beberapa hari yang berujung pada pemblokiran jalan yang selama ini dimanfaatkan untuk operasional PT Samhutani dan SKK Migas-PT Seleraya Merangin Dua. Pemblokiran merupakan buntut konflik perebutan lahan jalan sejak 2014.

Camat Pauh Junaidi kepada Metro Jambi pada Rabu (23/3) mengatakan bahwa jalan yang diportal itu sama-sama diklaim oleh PT Samhutani dan warga Karang Mendapo atas nama Abdul Basid, Habibi, Haris dan keluarga.“Jalan itu dibuka oleh Basid," ujarnya.

Karena konflik berlarut-larut sejak 2014, yang membuat Basid dilaporkan ke Polda oleh PT Samhutani, warga akhirnya memblokir jalan tersebut. Selama beberapa hari aktivitas beberapa perusahaan dan masyarakat terganggu.

Salah satu yang terganggu adalah aktivitas vital nasional, yakni operasional pengeboran minyak oleh SKK Migas- PT Seleraya Merangin Dua. Hal ini menjadi atensi Polda, Kejati dan Pemkab Sarolangun.

Menurut Junaidi,  warga merasa lahan jalan tersebut adalah milik Habibi, dengan status hak tanah pribadi. Pembebasan lahan dulunya dilakukan oleh Basid. Namun Basid dan PT Samhutani malah saling klaim dan kini sedang berperkara.

Berkasnya telah dilimpahkan ke Kejati Jambi. “Sudah satu minggu ditahan. Mereka memasang portal di tanah yang diklaim milik Habibi,” kata Junaidi.

Pengakuan Habibi, PT Samhutani belum pernah memberikan kompensasi atas pemakaian tanah tersebut sejak dibebaskan oleh Basid.

Terkait pemblokiran, warga menuntut PT Samhutani mencabut perkara hukum Basid. “Keluarga berharap persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan,” jelas Junaidi.

Setelah dilakukan pendekatan oleh tim mediasi, warga akhirnya mengizinkan pembukaan portal untuk kegiatan operasional SKK Migas-PT Seleraya Merangin Dua. 

“Pihak keluarga berharap agar PT Seleraya dan pihak-pihak terkait lainnya mendorong permasalahn PT Samhutani dan Basid dicarikan solusi terbaik,” lanjutnya.

Selain SKK Migas-PT Seleraya, pengunaan jalan tersebut tidak diizinkan. “Ini persoalan yang saya ketahui. PT Seleraya dipersilakan beraktivitas, namun perusahaan lain agar menahan diri,” katanya.

Selain PT Samhutani dan SKK Migas-PT Seleraya, jalan tersebut ramai dimanfaatkan untuk pengangkutan batubara, usaha perkebunan dan pertanian.

Informasi dari lapangan, polisi menurunkan tim pengamanan di lokasi portal. “Sudah sejak Senin portal tersebut dijaga pihak keluarga Basid dan brimob kurang lebih 13 orang,” ungkap Junaidi.

Soal ini, Polda Jambi dan Polres Sarolangun belum memberikan keteranga resmi. Sebelumnya, Kapolsek Pauh IPTU Maskat Maula mengatakan, kasus ini masih dalam proses mediasi. Katanya, ini masalah lama yang mengemuka kembali.


Penulis: rio
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj



comments