SUNGAIPENUH – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Sungaipenuh sejak beberapa hari belakangan ini mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM jenis solar.

Pemilik penggilingan padi (rice milling, red) yang memiliki mesin bajak sudah seminggu tak dapat mengisi BBM jenis solar di SPBU nomor 24.371.20 Kota Sungaipenuh, karena aturan aplikasi dikeluarkan BPH Migas harus menggunakan nomol polisi (BH mobil).

Walikota Sungaipenuh Ahmadi Zubir sendiri mengaku sudah mendapat laporan tersebut. Saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan surat yang akan ditujukan ke BPH Migas.

“Rata-rata masyarakat Kota Sungaipenuh adalah petani, UMKM, dan rice milling. Maka dari itu, jika pemilik rice milling tidak dapat minyak solar, tentu produksi beras kita berkurang. Harga pun akan naik, apalagi dalam bulan suci Ramadhan ini,” kata Ahmadi.

Mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Sungaipenuh akan berkoodinasi dengan BPH Migas untuk aturan pembelian minyak solar oleh UMKM dengan aplikasi.

“Tidak semua UMKM punya mobil, kita akan surati BPH Migas, supaya aturan dirubah,” tegas Ahmadi, yang juga kader PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Sungaipenuh Fajran Nahru langsung turun melakukan sidak ke SPBU Pelayang Raya, terkait polemik pelaku UMKM yang sulit mendapatkan BBM solar sehingga berdampak terhentinya aktivitas UMKM.

Fajran langsung menemui pihak SPBU, dan mencari solusi bagaimana agar bisa mendapatkan solar,karena ada puluhan pelaku UMKM terhenti aktivitasnya.

”Setelah saya melihat langsung proses pengisian solar, ternyata terpantau sistim pengisian BBM solar menggunakan perangkat aplikasi menggunakan nomor polisi kendaraan, sementara UMKM tidak menggunakan nomor polisi, ini yang menjadi kendala bagi pelaku UMKM sehingga berdampak berhentinya kegiatan karena tidak bisa mendapatkan solar,” kata Fajran.

Menurutnya, solar ini hak masyarakat ekonomi kelas menengah bawah, bukan untuk ekonomi kelas atas. “Truk perusahaan itu ekonomi kelas atas orientasinya mereka sudah punya modal besar, dan dianggap mampu, dalam artian truk perusahaan harus membeli dexlite,” kata Fajran.

Ia minta kepada SKPD terkait untuk turun melihat kondisi ini, agar bisa mengawal dan mengarahkan truk perusahaan untuk membeli dexlite.

“Kenderaan yang memiliki nomor urut satu grup, terindikasi milik perusahaan, ini akan terus dipantau, tentu kepada pemerintah bisa menindak lanjuti dan menjadi eksekutor terhadap perusahaan yang membeli BBM solar,” ungkapnya.

Menurut keterangan pihak SPBU Pelayang Raya 24.371.20 Syahdiah, kebutuhan solar di SPBU nya dari Pertamina sudah ditambah.

“Minyak solar subsidi kami hanya untuk melayani kendaraan dengan ada nomor polisi, bukan untuk jerigen,” ungkap Syahdiah.

Nah, yang jadi pertanyaan, jika pelaku UMKM, pemilik rice milling tidak boleh membeli BBM solar, lantas dengan cara apa, sementara undang-undang tahun 1946 kesejahteraan dan kepentingan masyatakat kalangan menengah ke bawah harus di dahulukan.


Penulis: Dedi Aguspriadi
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments