JAMBI – Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim), Mardiana, juga divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Senin (11/4).

Mardiana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjabtim dengan pidana penjara selama 6 tahun 6  bulan dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2020 di KPU Tanjabtim.

Majelis hakim yang diketuai Yandri Roni membebaskan terdakwa Mardiana dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa. “Membebaskan terdakwa dari tahanan, dan memulihkan nama baik terdakwa,” ucap Yandri Roni.

Terhadap putusan ini, Monang Sitanggang, pemasehat hukum terdakwa Mardiana menyatakan menerima putusan hakim. “Kita menerima putusan, dan keadilan itu masih ada,” katanya.

Monang menegaskan, kliennya benar-benar tidak ada kaitannya dengan dana hibah itu. Dia hanya menerima laporan akhir. “Dana hibah itu pertanggungjawabannya ada pada sekretaris, bukan dengan klien kita,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam kasus yang sama Ketua KPU Tanjabtim Norkholis juga divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments