JAMBI - Sesuai dengan ketentuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang mudik dengan menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas (Mobnas). Tak terkecuali dengan ASN di lingkup Provinsi Jambi.

Gubernur Jambi Al Haris juga menegaskan bahwa ASN dilarang menggunakan mobnas untuk mudik lebaran.

"Saya tentu ikut arahan pemerintah pusat bahwa ASN tidak boleh menggunakan kendaraan dinas  keluar kota selama Idul Fitri. Dan sesuai dengan arahan dari KPK RI, jika menggunakan mobnas maka ini melanggar aturan," kata Al Haris di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (25/4) siang.

Dengan demikian, Al Haris akan menindak lanjuti hal tersebut. Dimana ia akanembuat Surat Edaran dan meminta kepada Pejabat di lingkup Pemprov Jambi agar tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

"Pakailah mobil pribadi karena risikonya juga besar," ujarnya.

Diketahui, sebelumnya pada 20 April 2022, KPK juga telah menegaskan agar ASN tidak menggunkaan fasilitas dinas diluar kepentingan dinas.

Ini dilakukan, demi menjaga integritas dan potensi benturan kepentingan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu mengingatkan dan menghimbau kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

"Sebab, penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan, dan memiliki risiko sanksi pidana," ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding.

KPK menyampaikan himbauan ini melalui Surat Edaran No. 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya. Hal ini sebagai upaya pencegahan agar para pegawai di lingkungan KLPD maupun BUMN/BUMD terhindar dari risiko penyalahgunaan fasilitas tersebut, seiring dengan tradisi mudik lebaran dan libur panjang tahun 2022.

KPK pun mengapresiasi Pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/D yang telah menerbitkan surat edaran atau aturan internal yang melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan di luar kedinasan bagi kalangan internalnya.

Larangan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.

"Peraturan itu menegaskan bahwa fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan dinas dan dibatasi hanya pada hari kerja," tegas Ipi Maryati Kuding.


Penulis: Pratiwi Resti Amalia
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments