SAROLANGUN - Tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Sarolangun melaporkan gugatan perceraian ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di tahun 2022 ini.

Kabid Informasi Pembinaan dan Kesejahteraan BKPSDM Sarolangun, Erry Hari Wibawa mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 45 tahun 1990, ASN harus meminta persetujuan untuk melakukan gugatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

"Hingga bulan Mei 2022 ini, yang mengajukan proses penceraian sebanyak 7 orang PNS," ujar Erry Hari Wibawa, Rabu (8/6).

Dijelaskannya, berdasarkan rekomendasi itulah, nanti proses perceraian bagi ASN akan diproses oleh kantor Pengadilan Agama.

Setiap ASN yang mengajukan perceraian nanti, harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan tersebut.

"Seperti adanya salah satu pasangan melakukan perselingkuhan, ketidakcocokan dalam rumah tangga karena faktor ekonomi ataupun prinsip hidup. Apabila permasalahan itu mengganggu kinerja, maka dia boleh mengajukan perceraian," ujarnya.

Erry mengungkapkan, tahun 2019 lalu ASN yang mengajukan perceraian sebanyak 14 orang, tahun 2020 terdapat 12 orang dan tahun 2021 berjumlah 3 orang.

"Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menurun, dan semua berkas pengajuan diberikan rekomendasi. Untuk tahun 2022 ini, dari tujuh berkas yang masuk, sudah ada 6 berkas yang telah diberikan rekomendasi," jelasnya.

Selain itu, gugatan perceraian lebih cenderung diajukan ASN wanita dengan permasalahan berbeda, seperti keharmonisan rumah tangga dan lain sebagainya.

Dia juga meminta, kepada para ASN yang telah mengajukan perceraian untuk kembali melaporkan hasil putusan kepada PPK melalui BKPSDM Sarolangun.


Penulis: Mario Dwi Kurnia
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments