SAROLANGUN - Kerugian negara hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi di Kabupaten Sarolangun nyatanya masih minim pengembalian. Informasi yang didapat Metro Jambi, tunggakan pengembalian hasil audit BPK itu terjadi sejak tahun 2016 lalu dan hingga kini masih ada yang belum lunas. Inspektorat Kabupaten Sarolangun beberapa waktu lalu mengungkap dalam waktu dekat akan bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sarolangun untuk melancarkan tagihan dan kini masih belum dilakukan. "Belum ada kalau temuan BPK, paling baru soal pajak daerah BPPRD. Itupun belum ada SKK nya terkait dengan rumah ruko yang disewakan tapi menunggak pajaknya dari tahun 2019," kata Kasi Datun Kejari Sarolangun Reza Fikri, Selasa (14/6). Menurut Reza, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu persoalan pengembalian kerugian negara yang belum dilunasi tersebut. Lebih lanjut dikatakan, bidangnya baru bisa bergerak setelah mendapati Surat Kuasa Khusus (SKK) dari OPD terkait. "Nanti itu akan saya pelajari dulu. Datun baru bisa bergerak kalau ada SKK itu tadi, kalau sekarang belum ada, paling baru dari BPPRD," ujarnya. Berdasarkan data yang diungkap Inspektorat Sarolangun, pertanggal 11 Februari 2022 lalu untuk tahun 2016 terdapat temuan sebesar Rp 74 miliar lebih dan baru disetor sekitar Rp 7 miliar. Tahun 2017 terdapat tiga paket temuan yang dua diantaranya masih belum lunas sebesar puluhan juta rupiah. Sedangkan untuk tahun 2018 lalu, terdapat 11 paket temuan dengan besaran Rp 1,51 miliar dan baru diangsur sebesar Rp 183 juta. Ditahun 2019, 16 paket temuan dengan jumlah keseluruhan Rp 9,98 miliar dan baru dikembalikan sebesar Rp 1,6 miliar. Tahun 2020 terdapat 14 paket pengerjaan yang merugikan sebanyak Rp 3 miliar dan baru dibayar 5 paket sebesar Rp 1,3 miliar.

Penulis: Mario Dwi KurniaEditor: Ikbal Ferdiyal
comments