SAROLANGUN - Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2022 hingga saat ini baru mencapai 22 persen. Terkait hal ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun mengimbau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar cepat tanggap dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

 

Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan BPKAD Sarolangun Hilda Athia mengatakan, hingga kini untuk serapan anggaran dalam pelaporan masih tergolong rendah.

 

"Untuk serapan anggaran sampai tanggal 14 Juni 2022, kalau dilihat dari aplikasi tempat teman-teman OPD menyampaikan pertanggungjawaban SPj mereka itu masih di angka 22 persen koma sekian," ujarnya, Rabu (15/6).

 

Dengan minimnya rasio pelaporan anggaran itu, menurut Hilda hal tersebut tentu tidak jadi acuan murni dalam penyampaian serapan anggaran di Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

OPD juga dikatakan masih banyak yang belum menyampaikan laporan dengan menginput data-data pertanggungjawaban mereka melalui aplikasi nan telah ditetapkan.

 

"Kemungkinan teman-teman ini masih agak lamban menyampaikan SPJ, seharunya memang belum 50 persen, tapi paling tidak diangka 30 persen atau 40 persen untuk serapan anggaran," katanya.

 

Selain itu, untuk pelaporan yang cepat dilakukan dari segi belanja pegawai. Sedangkan belanja modal tergolong lamban dikarenakan masih dalam proses pengerjaan.

 

"Kalau belanja pegawai secara otomatis terekam yang agak lama itu belanja modal apalagi sifatnya pembangunan. Kalau DAK bisa diakhir-akhir anggaran baru proses laporannya," ungkap Hilda.

 

Kedepan, ia berharap agar rekan-rekan dari OPD lebih cepat dalam melakukan perekaman. Sementara itu, dipastikan pula untuk pelaporan masih terdapat OPD yang belum menyampaikan pertanggungjawaban.

 

"Kalau dulu itu kita bisa memblokir akses mereka sehingga tidak bisa mencairkan dana jika tidak menyampaikan SPJ sebelumnya," pungkasnya.

Penulis: Mario Dwi KurniaEditor: Ikbal Ferdiyal
comments