JAMBI - Kepolisian Daerah Jambi komitmen terus meningkatkan upaya pencegahan, penanganan hingga memfasilitasi penyelesaian konflik lahan di wilayah Provinsi Jambi. “Beberapa kasus konflik di Jambi yang turut menjadi perhatian pemerintah pusat sudah ditangani langsung oleh Polda Jambi,” kata Kapolda Jambi Irjen Pol. A Rachmad Wibowo, Rabu (6/7). Kapolda menjelaskan salah satu konflik lahan yang sudah diselesaikan antara masyarakat Desa Sakean, Kabupaten Muaro Jambi dengan PT. EWF saat ini dalam proses persidangan perdata. Kemudian permasalahan Kawasan Industri Kemingking (KIK) yang ada kaitannya dengan hutang piutang sudah mendapat putusan pengadilan. Selanjutnya kasus konflik antara warga Desa Semerap dan Desa Muak di Kabupaten Kerinci telah diselesaikan dengan aturan hukum adat serta hukum pidana. “Selanjutnya untuk kasus PETI di Kabupaten Merangin, Polres Merangin telah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku PETI sebanyak 15 kasus dan hingga kini terus membutuhkan dukungan lebih dari pihak terkait khususnya pemerintahan desa dalam melakukan penekanan kepada ASN untuk menghentikan kegiatan PETI,” katanya. Sementara itu, oleh anggota tim Komisi II DPR RI Irsal Yunus mengatakan Provinsi Jambi termasuk wilayah yang masih memiliki lahan luas, sehingga praktek mafia tanah dan konflik lahan masih sering ditemukan. Sesuai surat yang masuk ke Komisi II DPR RI, terdapat tujuh kasus konflik pertanahan yang saat ini perlu dibahas. “Pencegahan mafia tanah yang disebutkan sudah sangat bagus dan sangat baik untuk pencegahan dan penanganan mafia tanah di Provinsi Jambi, semoga kedepannya kerjasama BPN, Polri dan Kajati menjadi lebih baik lagi dalam pencegahan dan penanganan masalah tanah dan lahan,” kata Irsal Yunus menambahkan.

Penulis: AntaraEditor: Ikbal Ferdiyal
comments