JAMBI - Merasa didiskriminasi oleh pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi, belasan atlet disabilitas mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (19/8/2022). Pengurus National Paralympic Committee (NPC) Jambi Usman dalam orasinya mengatakan, mereka menuntut kesetaraan anggaran, sesuai dengan komitmen Pemprov Jambi untuk memberikan kesetaraan antara bagi atlet disabilitas. Namun sampai saat ini, kata Usman, kesetaraan itu tidak pernah ada. Bahkan saat ini pihak DPRD dengan Pemerintah Provinsi Jambi sedang melakukan pengesahan KUH PPAS. "Yang sekarang lagi di paripurnakan itu kita mendapat alokasi hanya Rp 450 juta. Terus terang dengan anggaran Rp 450 juta itu tidak memungkinkan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menuju Pekan Paralympic Nasional di Sumatera Utara," kata Usman. Sedangkan para atlet non disabilitas mendapatkan anggaran cukup fantastis, yakni Rp 7,5 miliar. "Apakah itu masuk akal Sementara Pak Gubernur menargetkan kami di pekan internasional Sumatera Utara Aceh itu kita masuk 10 besar, anehnya itu," katanya. Dengan alokasi yang diberikan, Usman menegaskan para atlet disabilitas merasa didiskriminasi oleh pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Jambi. "Kami menyimpulkan bahwa memang difabel ini didiskriminasi oleh pemerintah dan DPRD provinsi Jambi," katanya. Mereka datang ke DPRD Provinsi Jambi menutut agar adanya kesetaraan angaran untuk atlet disabilitas tersebut. "Kita tidak menuntut sama anggarannya, hanya kami menuntut sama proporsional lah. Kita minta anggaran itu Rp 2 miliar," pintanya. Untuk diketahui, Prestasi NPC di Peparnas Papua mendapatkan 9 emas, 12 perak, 13 perunggu - peringkat 12 lebih baik dibanding prestasi atlet non disabilitas. "Dua minggu yang lalu, atlet disabilitas NPC Jambi juga berprestasi di even internasional ASEAN Para Games dengan meraih 1 medali emas dan 2 perak," tutup Usman.

Penulis: Tri SuratnoEditor: Ikbal Ferdiyal
comments