DPRD Provinsi Jambi Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Harga BBM

JAMBI - Sinyal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin menguat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan BBM Pertamax sampai saat ini juga masih disubsidi. Harga di SPBU dijual Rp 12.500-Rp 13.000 per liter. Namun seharusnya dengan kurs dan harga minyak yang naik saat ini harganya Rp 17.300 per liter. Pemerintah memang berkali-kali mengeluhkan beratnya beban subsidi yang mencapai Rp 501 triliun. Dalam berapa waktu terakhir, sinyal kenaikan harga BBM terus berhembus kencang. BBM yang mendapat subsidi salah satunya ialah Pertalite. Hingga saat ini, Pertalite masih dibandrol Rp 7.650/liter. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan Pemerintah pusat seharusnya menunda kenaikan harga BBM ini mengingat kondisi ekonomi masyarakat. "Seharusnya pemerintah jangan menaikkan BBM, karena kondisi masyarakat yang masih susah sebagai akibat dampak pandemi yang belum berakhir. Kalau pun harus dinaikkan harus dikaji secara mendalam dampaknya bagi masyarakat," katanya, Senin (29/8/2022). Faizal meminta kepada Presiden Joko Widodo agar mengambil kebijakan yang tidak berdampak kepada ekonomi pada masyarakat. "Alternatif kebijakan yang diambil bisa dengan pengetatan anggaran pada pos belanja yang tidak efektif dan tidak memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat," tambahnya. Icol menegaskan bahwa Partai Gerindra akan terus mengawasi kebijakan pemerintah yang dianggap membebankan masyarakat. "Hal-hal yang menjadi beban masyarakat tentu menjadi perhatian Gerindra, makanya meminta di tunda dahulu," tutupnya.